Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia saat ini. Menurut UNDP pada tahun 2008, berdasarkan nilai HDI (Human Development Index), Indonesia hanya berada pada peringkat 107 dari 179 negara. Berdasarkan peringkat tersebut, nilai HDI Indonesia termasuk rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Kemajuan bangsa Indonesia (dengan parameter HDI) masih cukup rendah dikarenakan oleh banyak hal. Salah satu alasannya adalah Indonesia masih bergantung pada korporasi atau negara asing dalam pemenuhan kebutuhan negaranya. Pengembangan Indonesia menjadi terhambat karena tanpa dukungan asing, Indonesia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kondisi ini akan sangat berbahaya apabila negara atau korporasi asing yang menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia melakukan suatu kerjasama yang lebih menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Contohnya adalah kondisi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM. Indonesia yang memiliki kekayaan minyak mentah yang berlimpah (produksi minyak mentah Indonesia kurang lebih 1 juta barel tiap hari), saat ini tidak mampu mengolahnya menjadi BBM yang siap digunakan, sehingga harus mengekspor minyak mentah kemudian baru mengimpornya kembali dalam bentuk yang siap pakai. Hal ini tentu merugikan Indonesia karena kita mengekspor minyak mentah dengan harga yang rendah sementara mengimpornya kembali dengan harga yang tinggi.

Sesungguhnya, dengan pengembangan riset dan yang penelitian baik, Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan negaranya secara mandiri dan tak tergantung dengan pihak asing. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa negara berkembang lain yang seharusnya kondisinya kurang lebih sama dengan Indonesia. Iran saat ini merupakan negara berkembang yang unggul di dunia dalam bidang bioteknologi, teknologi nuklir, dan aerospace engineering. Padahal Iran merupakan negara yang diembargo secara ekonomi, akan tetapi Iran masih dapat unggul di berbagai bidang tersebut. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah Iran menempatkan pengembangan melalui Research & Development sebagai prioritas utama negrinya. Selain contoh Iran tersebut, ada juga kecenderungan bahwa semakin ”maju” suatu negara, perhatian di bidang Research & Development-nya semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari anggaran Research & Developmen tiap negara. Menurut R & D Magazine pada tahun 2005, anggaran Research & Development negara maju rata-rata 2,3-3,5% per GDP (Gross Domestic Product ) negaranya. Berdasarkan 2nd Worl Science Forum 2005 di Budapest, UNESCO telah menyatakan munculnya tiga negara berkembang yang telah masuk ke dalam negara-negara produksi atau sumber science dan teknologi. Ketiga negara tersebut ialah Cina, India, dan Brazil. Presentase R&D per GDP tiap negara dari ketiga negara tersebut adalah lebih dari 1%. Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara berkembang dan miskin lainnya, termasuk Indonesia. Menurut LIPI pada tahun 2004, presentase R&D per GDP Indonesia hanya berkisar 0,1 %!

Kondisi pengembangan riset di Indonesia yang masih rendah disebabkan kurangnya dukungan pemerintah kita. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi dana APBN untuk bidang riset dan pengembangan. Pemerintah juga turut andil dalam rendahnya pemahaman rakyat mengenai filosofi: ”Jika bisa buat, mengapa harus beli?” dikarenakan rata-rata produk dalam negri (yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah) yang kualitasnya tidak sebanding dengan produk asing. Hal ini membuat masyarakat menjadi tergantung dengan produk negara lain dan kurang mencintai produk dalam negri. Selain itu, terjadi fenomena dimana banyak ilmuwan Indonesia yang melakukan brain drain (tersebarnya ilmuwan Indonesia di luar negri) yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap mereka.

Dalam menghadapi beberapa permasalahan di atas, pemerintah Indonesia harus segera berpikir cepat dalam mencari solusi yang tepat. Yang paling utama, pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk bidang Research & Development dan anggaran pendidikan. Pemerintah juga harus serius melaksanakan berbagai program untuk memanfaatkan anggaran dana tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan, karena selama ini banyak program pemerintah yang rendah pengawasan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sebaik yang direncanakan (dalam bidang kesehatan contohnya adalah program Jamkesmas). Pemerintah juga dapat mengambil contoh dari beberapa negara lain dalam usaha membangun riset dan pengembangannya. Pemerintah India dan Iran menetapkan suatu kebijakan brain gain policy untuk mengantisipasi derasnya arus brain drain para ilmuwan mereka. Menurut Amin Rais dalam bukunya ”Selamatkan Indonesia!”, brain gain policy adalah membuat jaringan dengan para ilmuwan dari suatu negara yang tersebar di luar negri, utamanya di Eropa dan AS, dan memanfaatkannya untuk kepentingan dalam negri. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah negara kita untuk masa depan bangsa Indonesia yang mandiri dan tak tergantung pada pihak lain. Mari kita terus berjuang untuk kemajuan bangsa kita!