Dimuat oleh kabarindonesia.com pada 27-Jun-2009, 00:16:34 WIB

dapat dilihat di:

http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20090626224148

KabarIndonesia – JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang disahkan oleh SK Menkes No. 125 tahun 2008, dibuat untuk menambal kekurangan yang terjadi ketika penyelenggaraan ASKESKIN. Perubahan ini menempatkan PT ASKES hanya mengurusi masalah kepesertaan saja, sedangkan penyaluran dana langsung dari kas negara yang langsung dikelola Depkes (Depatemen Kesehatan). Akan tetapi, dalam penyelenggaraan program JAMKESMAS ternyata masih belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama kesehatan rakyat miskin. Di antara permasalahan tersebut adalah mengenai aspek pendanaan kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang merupakan permasalahan yang paling mendasar dari dulu. Hal ini dikarenakan aspek tersebut tidak hanya berimplikasi bagi rumah sakit dengan tenaga medis tetapi juga pada upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem JAMKESMAS menuntut agar PPK dapat menetapkan tarif sesuai dengan paket pembayaran yang disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit yang tercantum dalam INA-DRG (Indonesia – Diagnosted Related Group). PPK juga diharuskan untuk memberikan obat seperti yang tercantum dalam Formularium Obat di Rumah Sakit untuk JAMKESMAS. Dengan sistem seperti ini, RS dengan tipe yang lebih rendah akan mendapatkan porsi dana yang lebih sedikit, sedangkan biaya operasional seringkali sama antara rumah sakit kelas C dengan rumah sakit kelas yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa RS dengan kelas lebih rendah akan merujuk ke kelas yang lebih tinggi, bukan karena tingkat keseriusan penyakit tetapi karena dana yang diberikan tidak menutupi biaya operasional. Ditambah lagi dengan formularium obat tanpa adanya jaminan kepada perusahaan farmasi penghasil obat generik, seringkali obat generik yang tercantum dalam formularium tidak ditemukan di pasaran, hingga menyulitkan pihak pasien maupun dokter yang menangani.

Selain permasalahan tersebut, sistem pendanaan JAMKESMAS yang diambil seluruhnya dari APBN  sektor kesehatan juga bertentangan dengan visi UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa Jaminan Kesehatan bersifat nasional berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Dengan total alokasi dana 4,6 triliyun (dana kesehatan dalam APBN 2008) untuk 74,6 juta rakyat miskin, maka masyarakat miskin hanya mendapat jatah jaminan kesehatan sebesar Rp 5000 per orang per bulan. Jumlah tersebut sangat minim untuk bisa menjamin kesehatan seseorang apalagi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sebetulnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memperluas cakupan asuransi kesehatan, bukan hanya untulk warga miskin, melainkan dibangun suatu sistem asuransi sosial kesehatan secara nasional yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal ini seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara yang sudah maju di bidang kesehatan. Pembayaran berasal dari premi yang ditetapkan berdasarkan tingkat penghasilan tiap orang. Bagi masyarakat miskin, preminya dibayar oleh pemerintah, sedangkan yang mampu tentu membayar sendiri sesuai dengan tingkat penghasilannya. Dengan sistem asuransi kesehatan nasional, seluruh potensi finansial masyarakat dapat dihimpun untuk secara kolektif mengatasi biaya kesehatan.

Selain itu, program JAMKESMAS harus melakukan peningkatan dalam hal pendataan yang seharusnya lebih terkomputerisasi dan sistematis. Lalu dalam aspek penyelenggaraan obat generik yang murah, yang harus dilakukan adalah melindungi perusahaan farmasi pemasok obat generik dengan membuat Undang-undang yang berpihak kepada mereka, sehingga mereka dapat terus bersaing dengan obat merk lain. Selain itu, JAMKESMAS juga seharusnya meningkatkan konsentrasinya pada aspek promosi kesehatan, tidak hanya aspek kuratif saja. Dengan promosi kesehatan yang baik, terntu masyarakat akan lebih waspada terhadap penyakit, dengan menjalankan pola hidup sehat yang benar.

Berdasarkan pemaparan di atas, program JAMKESMAS sesungguhnya masih belum dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini tentunya merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kita dalam mengupayakan program yang lebih baik untuk ke depannya.  Hal ini juga merupakan tugas bagi kita sebagai mahasiswa untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah serta memberikan solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di negeri kita tercinta. Bukankah kalau rakyat Indonesia sehat, negara kita akan semakin maju?  (*)